bab 5-10 HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA

April 8, 2010

BAB V

SERIKAT PEKERJA

  1. A. Umum
  1. 1. Pengertian

“Serikat Pekerja” adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh pekerja, dari pekerja dan untuk pekerja yang bertujuan untuk melindungi pekerja, memperjuangkan kepentingan pekerja serta merupakan salah satu pihak dalam bekerja sama dengan perusahaan.

  1. 2. DasarPembentukan Serikat Pekerja
    1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28.
    2. Undang – undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan – ketentuan pkok mengenai ketenagakerjaan.
    3. Undang – undang No.18 tahun 1956 tentang Hak berorganisasi dan berunding bersama.
    4. Surat keputusan Mentri Tenaga Kerja No.1109 tahun 1986.
  1. 3. Prinsip – prinsip, Tugas dan Fungsi Serikat Pekerja
    1. Organisasi pekerja dibentuk secara demokratis dari pekerja dan untuk pekerja.
    2. Organisasi pekerja harus tunduk kepada konstitusi dan peraturan perundanagan yang berlaku.
    3. Organisasi pekerja didirikan dalam usaha melindungi, memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan para anggota dan keluarganya.
    4. Organisasi pekerja bersifat mandiri, professional dan bertanggung jawab.
  1. B. Perkembangan umum Serikat Pekerja
  1. 1. Asal – usul dan latar belakang terbentuknya serikat pekerja.

Asal – usul terbentuknya serikat pekerja terjadi di Inggris dan Amerika Serikat pada akhir Abad ke 18 dan permulaan Abad ke 19 sebagai perkumpulan pekerja yang didasarkan atas keterampilan yang sama. Serikat pekerja pada awal abad ke 19 secara ekslusif berdasarkan atas keahlain ( craft ) tertentu.

  1. 2. Perkembangan Serikat Pekerja di Inggris

Inggris merupakan pioneer dari pertumbuhan dan modernisasi industry. Serikat pekerjaannya merupakan serikat pekerja yang tertua di dunia. Akhirnya ata pengaruh dari revolusi Perancis, Combination Acts 1799 dan 1800 memaklumkan bahwa serikat pakerja merupakan persepakatan criminal yang bertentangan dengan kepentingan umum. Pada tahun 1884 seorang sosialis bernama Robert Owen berusaha mengorganisir pekerja dalam gerakan nasional yang dinamakan “The Grand National Consolidation Trades Union”.

Antara tahun 1910 dan 1920 anggota Serikat Pekerja meningkat dengan drastic dari 2,5 juta orang menjadi 8 juta orang. Tetapi setelah itu secara bertahap enggota serikat pekerja meningkat yaitu pada tahun 1969 berjumlah 10 juta orang dan 9 juta orang berafiliasi kepada Trade Union Congress (TUC). Berhubungan meningkatnya upah dan harga serta keberatan akan adanya devaluasi setelah Perang Dunia kedua, pemerintah memrlukan beberapa macam pembatasan upah. Yang pertama tahun 1948 sampai 1950 yang berakhir dengan kegagalan. Sebagai hasilnya seriakt pekerja ikut mengambil bagian dalam “Dewan Harga dan Upah” untuk memberi saran – saran kepada Pemerintah bagi reformasi upah.

  1. 3. Perkembangan Serikat Pekerja di Amerika Serikat.

Serikat pekerja terbentuk pada permulaan Hari Kemerdekaan Amerika akhir abad ke 18 ketika sejumlah pengrajin dalam berjenis – jenis erusahaan seperti tukang kayu, tukang sepatu, pencetak membentuk kumpulan laokal untuk memperjuangkan perpendekan jam kerja serta peningkatan upah.

Dekade berikutnya adalah maslah – masalah krisis bagi serikat pekerja. Oposisi yang serius terhadap Gompers muncul pada tahun 1921 yaitu Jhon L.Lewis yang terpilih menjadi ketua Serikat Pekerja Pertambangan. Karena depresi ekonomi yang terjadi mulai tahun 1929 kebanyakan serikat pekerja bubar, tetapi itu juga memberikan perubahan baru kepada serikat pekerja. Karena gerakannya tersebut  dank arena oposisinya IWW ini dibatasi Undang – undang tahun 1917. Setelah perang dunia pertama banyak Negara bagian memberlakukan Undang – undang semacam itu.

perundingan bersama apabila mayoritas pekerja menginginkannya. Untuk pelaksanaan undang – undang ini maka dibentuklah National Labour Relation Board.

Tahun 1949 dengan penyingkiran dominasi komunis dalam serikat pekerja oleh CIO dan ditariknya kembali serikat pekerja tambang dari AFL mendorong keinginan bergabungnya AFL dengan CIO. Pada tahun 1955 AFL dan CIO di bawah pimpinan GEORGE MEANY dan WALTER REUTHER dengan anggotanya waktu itu sebanyak 15 juta orang. Atas prakarsa AFL – CIO pula berdirinya International :Confederation of Free Tade Unions (ICFTU)” untuk melawan dominasi komunis dengan “World Federation of Trade Unions (WFTU)”.

Perkembangan Serikat Pekerja di Jerman.

Serikat pekerja mendapatkan momentum untuk berkembang setelah jatuhnya OTTO VON BISMARCK pada tahun 1830. Setelah perang dunia kedua terbentuk “Allgemeiner Deutscher Gewerkschaffts Bund (ADGB)” bagi pekerja manual, AVA bagi pekerja administrasi dan ADB bagi pegawai negeri.

  1. C. Perkembangan Serikat Pekerja di Indonesia
  1. 1. Perkembangan sebelum kemerdekaan
    1. Sebenarnya di Indonesia serikat pekerja sudah dikenal sejak akhir abad ke 19 dimna guru – guru Belanda di sekolah Belanda mendirikan organisasi yang bertindak sebagai serikat pekerja.
    2. Organisasi pekerja yang pertama aterbentuk bersamaan dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 yaitu berdirnya Persatuan Pekerja Kereta Ap dan Term (Vereniging Van Spoor en Tramweg Personeel).
    3. Pada tahun 1912 dari serikat – serikat pekerja yang ada, Serikat Islam mendirikan Gabungan Serikat Pekerja maka lahirlah Gabungan Serikat Islam yang pertama di Indonesia.

2. Perkembangan setelah kemerdekaan.

a.   Setelah proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945,belanda dengan membonceng tentara sekutu ingin kembali ke indonesia untuk melanjutka penjajahannya, maka sejak itu mulailah perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

b.   Karena dalam barisan buruh indonesia ini semua aliran tergabung didalamnya maka akhirnya timbul (golongan) didalam barisan buruh indonesia.

e.   Dalam rangka perjuangan merebut iriran barat dan diputuskannya secara pihak perjanjian KMB oleh indonesia maka banyak perusahaan-perusahaan belanda diambil alih oleh indonesia.

3.   Perkembangan dalam era demokrasi terpimpin.

a.   Pada tamggal 5 juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit tentang kembali digunakannya UUD’45 dan sejak itu mulailah dikembangkan demokrasi terpimpin.

b.   Untuk mendorong keberhasilan perjuangan pengembalian irian barat yang di kenal dengan perjuangan trikora makapada tahun 1961pembentukan sekretariat bersama ini sebenarnya jugadalam rangka upaya menyatukan gerakan pekerja dalam satu wadah.

4.   Perkembangan setelah pemerintah orde baru.

a.   Sebagaimana diketahui pemerintah orde baru bertekad untuk melaksanakan pancasila secara murni dan konsekuen dan disamping itu juga bertekad untuk mengembangkan program pembangunan yang berencana dan berkelanjutan.

b.   Dalam rangka penyatuan dan penyederhanaan organisasi pekerja maka pada tanggal 1 november 1969 terbentuklah MPBI.Pada bulan mei tahum 1972 sebagai tindak lanjut dari seminar yang lalu MPBI mengadakan rapat pleno yang membahas secara mendalam tentang pembaharuan dan penyederhanaan eksistensi SPSI. Dari sidang itu terbentuklah “ikrar bersama”  yang intinya adalah sebagai berikut:

-     Melakukan pembaharuan struktur gerakan buruh sehingga serikat buruh tetap berfungsi sosial ekonomis dan berorientasi kepada pembangunan.

c.   Dari ikrar MPBI ini pada 20-02-1973 lahirlah “deklarasi persatuan buruh seluruh indonesia”

d.   Ada dua hal yang sangat bersejarah dengan lahirnya FBSI tersebut yaitu, : Pertama, serikat pekerja telah berhasil disatukan dalam satu wadah yang selama ini telah menjadi obsesi setiap pimpinan serikat pekerja. Kedua, serikat pekerja telah berhasil melepaskan diri dari kegiatan politik dan menjadi serikat pekerja yang profesional dan mandiri.

D.  Serikat pekerja tingkat perusahaan (SPTP).

  1. 1. Latar Belakang

Sudah menjadi standar yang esensial bagi ILO adanya “ kebebasan berserikat dan berunding bersama” yang dicantumkan dalam konvens ILO no.87 dan 89. Kebebasan berserikat sudah dijamin oleh perindang2an indonesia dari mulai UUD’45 pasal 28,UU no. 14 tahun 1969dan UU no. 18 tahun 1956.

  1. 2. Pembentukan SPTP

SPTP di bentuk dengan tujuan untuk :

  1. Meningkatkan mutu pekerja dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.
  2. Menciptakan ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha..

SPTP dibentuk pada perusahaan yang mempunyai pekerja 25 orang atau lebih dan belum mempunyai serikat pekerja.

Fungsi dan tugas SPTP adalah :

  1. Melakukan kegiatan2 dalm rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.
  2. Merundingkan dengan pengusaha syarat2 pekerja dan kesejahteraan pekerja.
  3. Menyampaikan secara tertulis hal2 yang bersifat normatif kepada pengusaha.

Untuk mendirikan SPTP diperlukan syarat sebagai berikut :

  1. Nama SPTP harus mencantumkan dengan jelas nama pengusaha dimana SPTP itu berbeda.
  2. SPTP harus mempunyai pengurus , anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
  3. 3. Hak dan wewenang SPTP.
  4. SPTP berhak membuat kesepakatan kerja bersama dengan pengusaha.
  5. Kesepakatan kerja bersama yang dibuat oleh SPTP dan pengusaha  itu harus di daftar di kantor departemen tenaga kerja setempat setelah ditandatangan oleh kedua belah pihak.
  6. 4. Perkembangan SPTP.

Setelah 1 tahun SPTP dikembangkan, ternyata mendapat sambutan yang baik dan telah terbentuk 203 SPTP, yang tersebar sebagaimana tercantum perkembangan SPTP.

E.  Pembentukan dan pengembangan serikat pekerja di dalam perusahaan.

1.   Pembentukan serikat pekerja di dalam perusahaan.

a.   Pengusaha harus dengan sepenuh hati menerima kehadiran serikat pekerja didalam perusahaan.

b.   Sebelum serikat pekerja dibentuk perlu lebih dulu diadakan penyuluhan kepada seluruh pekerja mengenai fungsi kegiatan, tujuan dan manfaat serikat pekerja.

2.  Perkembangan serikat pekerja.

a. Serikat pekerja yang terbentuk, para pengurusnya harus dididik bagaimana menjalankan organisasi dan harus dibekali dengan pengetahuan dalam bidang hubungan industrial  seperti: Hubungan industrial  pancasila beserta sarana2 pelaksanaannya

BAB VI

ORGANISASI PENGUSAHA

A.  Asosiasi pengusah indonesia.

1.   Latar belakang berdirinya.

Setelah perjuangan kemerdekaan selesai dan indonesia diakui sebagai negara yang berdaulat, maka perhatiah bangsa indonesia mulai dialihkan kepada pembangunan di semua bidang, termasuk bidang sosial-ekonomi yang membawa era barubagi dunia usaha.Dengan demikian tanggal 31 januari merupakan hari lahirnya. Pada tahun 1970, bentuk organisasi di rubah dari “yayasan” menjadi “perkumpulan” dengan jalan membubarkan yayasan tersebut di atas yang pelaksanaannya di lakukan di muka notaris soedjono dan dimuat dalam akta no. 5 tertanggal jakarta 7 juni 1970, yang segera disusul pada tanggal yang sama dgn didirikannya”perkumpulan permusyawaratan urusan sosial-ekonomi pengusaha seluruh indonesia”. Pada tahun 1985 dalam munasnya dii surabaya PUSPI berubah menjadi APINDO.

  1. Maksud dan tujuan organisasi.

Tujuan dibentuknya APINDO untuk :

  1. Mempersatukan dan membina pengusaha serta memberikan pelayanan kepentingannya didalam bidan hubungan industrial.
  2. Menciptakan dan memelihara keseimbangan, ketenangan dan kegairahan kerja serta usaha dalam pembinaan hubungan industrial dan ketenagakerjaan.

Usaha2 yang dilakukan oleh APINDO :

  1. Menggalang kerjasama dan hubungan baik dengan instansi2 /lembaga pemerintah dan swsta , baik dalam atau pun luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan APINDO.
  2. Memantapkan langkap operasional hubungan industrial pancasila dan kerjasama tripartit anatara, pengusaha dan pekerja di wilayah kerja organisasi.
  3. Membina sumberdaya manusia sebagai peserta produksi sebagaimana digarisakan dalam hubungan industrial pancasila.
  1. Keanggotaan

Keanggotaan APINDO terdiri dari :

a)      Anggota biasa yaitu perusahaan yang terdiri dari BUMN/BUMD, koperasi, uasaha swasta dan pengusaha. Hak anggota sebagai berikut :

  • hak suara dan bicara
  • mengajukan pendapat
  • memperoleh pembinaan

b)      Anggota luar biasa yaitu organisai-organisasi ekonomi, himpunan, gabungan dan asosiasi-asosiasi. Hak nya sebagai berikut :

  • Hak bicara
  • Mengajukan pendapat
  • Memperoleh pembinaan

c)      Anggota kehormatan yaitu perorangan yang telah berjasa kepada APINDO, Pembina dan penasehat APINDO. Anggota kehormatan mempunyai hak sebagai berikut :

  • Hak bicara
  • Mengajukan pendapat
  • Mengunjungi rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan
  1. Struktur organisasi

Struktur organisasi APINDO terdiri dari :

a)      Tingkat pusat terdiri dari :

  • Musyawarah nasional
  • Dewan pengurus pusat

Susunan DPP adalah sebagai berikut :

  • seorang ketua umum
  • beberapa( 4 sampai 6) orang wakil ketua umum yang masing-masing mengkordinasi beberapa bidang.
  • Seorang sekertaris jenderal
  • 2 orang wakil sekertaris jenderal
  • Seorang bendahara
  • Ketua-ketua sektor sesuai dengan pembagian sektoral yang ada

b)      Tingkat daerah terdiri dari :

  • Musyawarah daerah
  • Dewan pengurus daerah (DPD)
  • Kordinator (dibentuk bila dianggap perlu)

Musyawarah daerah merupakan kekuasaan tertinggi daerah. DPD adalah pimpinan tertinggi organisasi daerah antara dua musyawarah daerah.

c)      Tingkat cabang terdiri dari :

  • Musyawarah cabang
  • Dewan pengurus cabang (DPC)

Susunan DPC pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

  • Seorang ketua
  • Beberapa orang wakil ketua
  • Seorang sekertaris umum
  • Seorang bendahara
  • Beberapa orang anggota sesuai pembidangan tugas menurut kebutuhan
  • Ketua-ketua sektor sesuai dengan pembidangan sektoral yang ada

Masa bakti kepengurusan APINDO adalah empat tahun untuk setiap satu masa bakti. Ketua Umum DPP, ketua DPD dan ketua DPC hanya dapat dijabat tidak lebih dua kali berturut-turut oleh orang yang sama. Anggota pengurus lainnya dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

  1. B. Kamar dagang dan industry
  1. 1. Latar belakang berdirinya

Garis-garis besar haluan Negara telah memberikan isyarat secara jelas mengenai penting dan perlunya secara terus-menerus upaya untuk mendorong, mimbina, dan meningkatkan keikutsertaan secara aktif segenap lapisan masyarakat dalam rangkaian pembangunan, termasuk didalamnya pengusaha Indonesia, baik yang berada dalam usaha Negara, usaha koperasi, maupun usaha swasta yang secara bersama-sama memikul beban dan tanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan dan juga menerima kembali hasil-hasilnya.

Kamar dagang dan industri (KADIN) dikukuhkan dengan keputusan presiden nomor 49 tahun 1973. keputusan presiden Nomor 3 tahun 1988 merupakan ketentuan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 1 tahun 1987 terdebut.

  1. 2. Maskud dan tujuan organisasi

KADIN adalah wadah dari pengusaha Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian. KADIN berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1987 didirikan pada tanggal 24 september 1987 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan KADIN

  1. 3. Tugas Pokok, Fungsi dan Kegiatan
  • Ø Tugas pokok.

Untuk mencapai tujuannya Kamar Dagang dan Industri mempunyai tugas pokok :

  1. Membina serta mengembangkan kerjasama yang serasi antara ketiga unsure pelaku ekonomi antar pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil
  2. Memupuk dan meningkatkan kesadaran nasional dan patriotisme pengusaha nasional dalam hal tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan tanggung jawab sosialnya sebagai warga masyarakat.
  • Ø Fungsi

KADIN mempunyai fungsi :

  1. Mempersatukan, mengarahkan, dan mengerahkan kemampuan usaha serta kegiatan para anggotanya untuk mencapai tujuan bersama.
  2. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota, serta menyebarluaskan informasi kepada anggota.
  • Kegiatan

KADIN mempunyai kegiatan :

  1. Memajukan dan mengembangkan jiwa serta memajukan dan mengembangkan kemampuan, dan keterampilan pengusaha nasional yang dinamis dan mantap demi terciptanya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
  2. Memupuk dan meningkatkan partisipasi aktif para pengusaha nasional demi meningkatkan produktifitas nasional dengan cara kerja yang  lebih  terampil, efisien, berdisiplin dan berdedikasi.
  3. 4. Organisasi KADIN

KADIN adalah wadah bagi pengusaha baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha/organisasi perusahaan. KADIN adalah organisasi yang berbentuk kesatuan, bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik dan tidak merupakan bagian yang dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan material.

Perangkat Kamar Dagang dan Industri tingkat Nasional meliputi :

  1. a. Musyawarah nasional

Musyawarah nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam KADIN. Musyawarah nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Peserta musyawarah nasional terdiri atas : utusan anggota yang diwakili oleh pengurus KADIN provinsi yang mencerminkan tiga unsure pelaku ekonomi, majelis pertimbangan, dewan pengurus lengkap, dewan Pembina, dewan penasehat dan anggota kehormatan.

Musyawarah nasional mempunyai wewenang :

  • menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri pada musyawarah nasionalnya yang pertama.
  • Menetapkan kebijaksanaan umum KADIN, mengadakan pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus Harian dan Majelis Pertimbangan dari daftar nama calon yang diajukan oleh Majelis Pertimbangkan.
  • Menetapkan rencana kerja organisasi, menilai, mengesahkan atau menolah laporan pertanggungjawaban pengurus.
  • Mengangkat Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Anggota kehormatan KADIN.
  1. b. Majelis Pertimbangan

Majelis pertimbangan adalah badan yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional. Majelis Pertimbangan beranggotakan sebanyak-banyaknya 60 orang yang mencerminkan ketiga unsure perekonomian.

  1. c. Dewan Pengurus KADIN

Dewan pengurus KADIN meliputi Dewan Pengurus Harian yang terdiri dari Ketua umum, beberapa Wakil ketua umum dan ketua-ketua kompartemen yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 33 orang yang mencermikan ketiga unsure pelaku ekonomi, yang dipilih dan disyahkan oleh musyawarah nasional dari daftar nama calon anggota dewan pengurus harian yang diajukan oleh majelis pertimbangan.

  1. 5. Keanggotaan

Anggota KADIN adalah pengusaha Indonesia yang meliputi usaha Negara, usaha koperasi dan usaha swasta. Keanggotaan KADIN terdiri dari :

  1. Anggota biasa yaitu pengusaha Indonesia di bidang usaha milik Negara, usaha koperasi dan usaha swasta.
  2. Anggota luar biasa adalah organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha yang dalam melakukan kegiatannya tidak mencari laba.
  3. 6. Kepengurusan
    1. Dewan pengurus harian KADIN pusat dipilih dan diangkat oleh musyawarah nasional melalui system formatur.
    2. Dewan pengurus harian KADIN pusat dipilih hanya dari daftar nama-nama yang diajukan oleh majelis pertimbangan kepada musyawarah nasional.
    3. 7. Kompartemen – kompartemen

Kompartemen merupakan pusat koordinasi di bidang tertentu kegiatan KADIN.

  1. Kompartemen perdagangan luar negeri
  2. Kompartemen perdagangan dalam negeri
  3. Kompartemen logam dasar dan mesin
  1. C. Asosiasi Perusahaan Sejenis (sektoral)

Asosiasi pengusaha sejenis menurut sektoralnya adalah sebagai berikut :

  • Sektor perdagangan terdiri dari 20 asosiasi dan gabungan seperti :
  1. Asosiasi perseroan niaga
  2. Gabungan pengusaha optic Indonesia
  3. Asosiasi eksportir kopi Indonesia (AEKI)
  4. Gabungan pengusaha eksportir rotan Indonesia (GAPERI) dan lain-lain
  • Sektor pertanian pangan dan perkebunan
  1. Asosiasi gula Indonesia (AGI)
  2. Asosiasi the Indonesia.
  3. Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPRI)
  4. Persatuan anggrek Indonesia (PAI) dan lain-lain.
  • Sektor peternakan dan perikanan terdiri dari 8 asosiasi dan gabungan seperti :
  1. Himpunan pengusaha pertambakan Indonesia (HIPPERINDO)
  2. Himpunan pengusaha perikanan Indonesia (HPPI)
  3. Asosiasi perusahaan pembibitan udang (APPU) dan lain-lain.
  • Sektor kehutanan terdiri dari 7 asosiasi dan gabungan seperti :
  1. Masyarakat perhutanan Indonesia (MPI)
  2. Asosiasi pengawetan kayu Indonesia (APKIN)
  3. Asosiasi penel kayu Indonesia (APKINDO) dan lain-lain
  • Sektor pertambangan dan energi terdiri dari 6 asosiasi dan gabungan seperti :
  1. Himpunan wiraswasta nasional minyak dan gas bumi (HISWANA MIGAS)
  2. Asosiasi produsen marmer Indonesia
  3. Asosiasi pemboran minyak dan gas bum Indonesia dan lain-lain
  • Sektor industri logam dasar dan mesin terdiri dari 11 asosiasi dan gabungan seperti :
  1. Asosiasi industri karoseri Indonesia
  2. Gabungan pabrik besi baja Indonesia (GAPBESI)
  3. Ikatan perusahaan industri kapal nasional Indonesia (IPERINDO) dan lain-lain
  • Sektor industri kimia dasar terdiri dari 8 asosiasi dan gabungan seperti :
  1. Asosiasi kimia dasar (AKIDA)
  2. Asosiasi produsen pupuk dan petro kimia Indonesia (APPPI)
  3. Asosiasi semen Indonesia dan lain-lain
  • Sektor aneka industri terdiri dari 11 asosiasi dan gabungan seperti :
  1. Persatuan perusahaan kosmetik Indonesia
  2. Gabungan produksi karet Indonesia (GAPKINDO)
  3. Gabungan koperasi batik Indonesia (GKBI)
  4. Asosiasi produksi kayu lapis Indonesia dan lain-lain
  • Sektor jasa perhubungan terdiri dari 8 asosiasi dan gabungan seperti :
  1. Perusahaan ekspedisi muatan kereta aspi (PEMUKAI)
  2. Organisasi pengusaha nasional angkutan bermotor di jalan raya (ORGANDA)
  3. Indonesia national shipowners association (INSA) dan lain-lain
  • Sektor pariwisata pos dan telekomunikasi terdiri dari 11 asosiasi dan gabungan seperti :
  1. Perhimpunan hotel dan restoran Indonesia (PHRI)
  2. Asosiasi perusahaan nasional telekomunikasi (APNATEL) dan lain-lain
  • Sektor jasa keuangan, perbankan dan asuransi terdiri dari 11 asosiasi dan gabungan seperti:
  1. Dewan asuransi Indonesia (DAI)
  2. Perhimpunan bank-bank nasional swasta (PERBANAS)
  3. Asosiasi leasing Indonesia (ALI) dan lain-lain
  • Sektor jasa industri komunikasi masa penerbitan dan jasa-jasa lain terdiri dari 3 asosiasi dan gabungan seperti :
  1. Asosiasi industri rekaman Indonesia (ASIRI)
  2. Persatuan perusahaan grafika Indonesia
  3. Gabungan perusahaan penilai Indonesia (GAPPI)
  • Sektor jasa konstuksi dan real estate terdiri dari 8 asosiasi dan gabungan seperti :
  1. Asosiasi kontraktor Indonesia (AKI)
  2. Asosiasi pemboran minyak dan gas bumi Indonesia (APMI)
  3. Persatuan real estate Indonesia (REI) dan lain-lain
  • Sektor tenaga kerja terdiri dari 9 asosiasi dan gabungan seperti :
  1. Asosiasi perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia (IMSA)
  2. asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO) dan lain-lain

BAB VII

KESEPAKATAN KERJA BERSAMA

Pengertian

Kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian yang di slenggarakan oleh serikat pekerja atau serikat serikat pekerja yang terdaftar pada department tenaga kerja dengan pengusaha,perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum.

Perkembangan umum kesepakatan kerja

Kesepakatan kerja bersama pertama-tama lahir di inggris pada tahun 1824 yang dibuat antara serikat pekerja tambang dengan pengusaha batu bara di wales. Di Negara barat lainnya ksepakatan kerja bersama baru diselenggarakan pada pertengahan abad 19.

Manfaat kesepakatan kerja bersama

Diadakannya kesepakatan kerja bersama antara pekerja dan pengusaha mempunyai tujuan sebagai berikut:

Kepastian hak dan kewajiban

  • Dengan kesepakatan kerja bersama akan tercipta suatu kepastian dalam segala hal yang berhubungan masalah hubungan industrial antara kedua belah pihak.
  • Kesepakatan kerja bersama memberikan kepastian tercapainya pemenuhan hak dan kewajiban timbal balik antara pekerja dan pengusaha yang telah mereka setujui bersama sebelumnya.

Menciptakan semangat kerja

  • Kesepakatan kerja bersama dapat menghindarkan berbagai kemungkinan kesewenang-wenangan dan tindakan merugikan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain dalam hal pelaksanaan hak an kewajiban masing masing.
  • Kesepakatan kerja bersama dapat menciptakan suasana dan semangat para kerja pihak dan menjauhkannya dari berbagai ketidak jelasan.

Peningkatan produktifitas kerja

  • Mengadakan atau mengurangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dihadapi karena terciptanya ketenangan kerja.
  • Kesepakatan kerja bersama juga dapat membantu meningkatan produktifitas kerja dengan mengurangi terjadinya perselisihan.

Persyaratan yang harus dpenuhi dalam membuat kesepakatan bersama

  1. 1. Pengajuan secara tertulis
  2. 2. Waktu perundingan

Cara membuat kesepakatan kerja bersama

Proses pembuatan kesepakan kerja bersama dapat dibagi dalam beberapa tahap yaitu:

  • Tahap persiapan
  • Tahap perundingan
  • Tahap pelaksanaan kesepakatan kerja bersama

Isi kesepakatan kerja bersama

  1. Luas perjanjian
  2. Kewajiban-kewajiban pihak
  3. Pengakuan hak-hak perusahaan dan serikat pekerja
  4. Hubungan kerja
  5. Hari kerja dan jam kerja
  6. Kebebasan dari kewajiban untuk bekerja
  7. Pengupahan
  8. Perawatan dan pengobatan
  9. Jaminan social dan kesejahteraan tenaga kerja

10.  Program peningkatan keterampilan memuat

11.  Tata tertib kerja

12.  Penyelesaian keluh kesah

13.  Pemutusan hubungan kerja

14.  Masa berlakunya,perubahan/perpanjangan kesepakatan kerja

15.  Ketentuan penutup

Model lengkap kesepakatan kerja bersama

Mukadimah

Bahwa sesungguhnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undand-undang dasar 1945 yang merupakan tujuan pembangunan nasional. Menuntut partipasi dan peran aktif karyawan dan perusahaan dalamupaya menuju perbaikan dan peningkatan tarap hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.

BAB VIII

PERSELISIHAN INDUSTRIAL

Pengertian

Pengertian resmi mengenai perselisihan industrial dapat dtemukan didalam undang-undang no.22 tahun 1957. Dalam unang-undang tersebut yang dimaksud dengan peselisihan industrial ialah pertentangan yang timbul antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh karena tidak adanya persesuain paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja atau keadaan perburuhan.

Istilah perselisihan peburuan dalam pemakain sehari hari digunakan istilah perselisihan industrial dan hubungan peburuhan dganti dengan hubungan industrial. Sedangkan serikat buruh dganti dengan serikat pekerja. Sehingga untuk selanjutnya akan dipakai istilah istilah yang baru itu.

Jenis-jenis perselisihan

Dilihat dari segi materi yang diperselisihkan oleh pihak-pihak dapat dibedakan menjadi dua jenis perselisihan yaitu perselisihan kepentingan. Yang dimaksud dengan perselisihan hak ialah perselisihan yang timbul sebagai akibat terjadinya perbedaan pendapat mengenai isi perjanjian/kesepakatan yang telah disepakati atau adanya pelaksanaan yang menyompang dari ketentuan hokum.

Perselisihan kepentingan adalah perbedaan pendapat dalam merumuskan suatu ketentuan yang ingin diberlakukam didalam perusahaan. Umpamanya terjadi perbedaan pendapat dalam pembuatan/perubahan syarat-syarat kerja dan syarat-syarat industrial lainnya.

Pencegahan terjadinya perselisihan

Dalam upaya untuk mencegah timbulnya perselisihan di perusahaan antara serikat pekerja dan pengusaha perlu dilakuakan upaya pencegahann sedini mungkin. Usaha usaha kea rah yaitu terletak dari sikap para pihak didalam perusahaan yaitu pengusaha dan pekerja/serikat pekerja.

  • Sikap/pandangan pengusaha
  • Sikap/pandangan pekerja/serikat pekerja
  • Sikap dan pandangan pemerintah

Penyelesaian perselisihan

Penyelisihan beda pendapat dan perselisihan didalam perusahaan adalah hal yang wajar. Yang penting adalah bagaimana peselisihan itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa merusak hubungan kerja yang telah ada.

  • Penyelesaian oleh kedua pihak
  • Penyelesaian oleh dewan/juru pemisah
  • Penyelesaian oleh pegawai perantara
  • Penyelesaian oleh pihak panitia penyelesaian perselisihan perburuan daerah
  • Penyelesaian oleh panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat
  • Veto menteri
  • Eksekusi

Unjuk rasa, pemogokan dan ancaman penutupan perusahaan

  1. 1. Unjuk rasa

Unjuk rasa adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok pekerja baik terpemimpin atau tidak dengan mengadakan tuntutan kepada pengusaha. Tuntutan mana disampaikan langsung kepada pengusaha atau disampaikan melalui dewan perwakilan rakyat.

  1. 2. Pemogokan

Pemogokan adalah tindakan yang dilakukan oleh pekerja terhadap pengusaha atau perusahaan untuk memenuhi tuntutannya atau sebagai tindakan solidaritas.

  1. 3. Penutupan perusahaan

Penutupan perusahaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan/pengusaha dengan tujuan untuk menekan pekerja agar mau menerima kebijaksanaan atau ketetapan perusahaan

  1. 4. Aturan tata cara melaksanakan unjuk rasa, pemogokan dan penutupan perusahaan
  • Secara hukum unjuk rasa , pemogokan dan penutupan perusahaan diakui oleh peraturan perundangan ketenagakerjaan Indonesia. Undang-undang no. 14 tahun 1969 pasal 13 menyebutkan bahwa penggunaan hak mogok, demontrasi dan lock-out diatur didalam peraturan perundangan yang dikeluarkan mengenai pemogokan,demontrasi dan lock-out setelah lahirnya undang undang no.14 tahun 19636 tersebut

BAB IX

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

  1. A. Umum
    1. Pengertian Dan Jenis Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan hubungankerja ialah suatu langkah pengakhiran kerja antara pekerja dan pengusaha karena suatu hal tertentu.

Dikenal beberapa macam pemutusan hubungan kerja :

  1. Pemutusan hubungankerja atas kehendak sendiri
  2. Peutusan hubungan kerja karena putus demi hokum
  3. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengadilan
  4. Pemutuan hubungan kerja yang dilakukan atas kehendak pengusaha
  1. Larangan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja
    1. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena sakit
    2. Selama pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap Negara yang ditetapkan oleh Undang-undang atau peraturan pemerintah. Atau karena melaksanakan ibadah menurut ajaran agamanya sesuai dengan ketentaun peraturan.
  1. B. Sebab dan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja
    1. Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja
      1. Faktor-faktor yang bersifat intern :

-          Pelanggaran disiplin

-          Pekerja melanggar hukum atau merugikan perusahaan seperti penggelapan, pencurian dan melalaikan kewajiban secara serampangan

-          Adanya itikad tidak baik dari pekerja

-          Rasionalisasi

-          Pekerja tidak cakap melaksanakan pekerjaan

  1. Faktor – faktor yang bersifat ekstern

-          Pengaruh ekonomi dunia

-          Kebijaksanaan pemerintah, seperti kebijaksanaan dalam bidang ekspor

-          Bencana alam seperti banjir, kebakaran dan lain-lain

  1. Akibat Pemutusan Hubungan Kerja
    1. Bagi pekerja pemutusan hubungan kerja merupakan permulaan kesengsaraan bagi hidupnya beserta keluarga
    2. Bagi pengusaha dengan adanya pemutusan hubungan kerja yng dilakukan secara gampangan akan berakibat pekerja yang sedangbekerja akan terganggu ketenangannya karena kuatir suatu saat dirinya akan terkan pemutusan hubungan kerja yang demikian
    3. Bagi masyarakat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan sukarya pekerja yang pemutusan hubungan kerja mendapatkan pekerjaan kembali maka akan menimbulkan pengangguran baru yang dapat berakibat terjadinya keresahan sosial.
  1. C. Prosedur dan Hal-hal Penting Dalam Pemutusan Hubungan Kerja
    1. Prosedur Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja

Sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja maka pengusaha harus lebih dulu melakukan daya upaya untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Upaya tersebut melalui peningkatan efisiensi dan penghematan seperti :

  1. Mengurangi shift apabila perusahaan menggunakan beberapa shift
  2. Membatasi atau menghaouskan kerja lembur sehingga dapat mengurang biaya tenaga kerja
  3. Apabila upaya di atas beum membawa hasil perlu diadakan pengurangan jam kerja
  4. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pemutusan Hubungan Kerja
    1. Perlu dibuktikan adanya usaha untuk menghindarkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja
    2. Bilamana hubungan kerja diputus atas persetujuan pekerja masih diperlukan izin dari P4D / P4P
    3. Masa percobaan harus diberitahukan sewaktu membuat perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja
  1. Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Rugi Lainnya

Besarnya uang pesangon ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

  1. Masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah
  2. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah
  3. Masa kerja 2 tahun atay lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan gaji
  4. Masa kerja 3 tahun atau lebih 4 bulan gaji

Besarnya uang jasa ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a.   Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 10 tahun atau lebih 1 bulan upah

b.   Masa kerja 10 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun atau lebih 2 bulan upah

c.   Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 tahun atau lebih 3 bulan upah

d.   Masa kerja 20 tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 tahun atau lebih 4 bulan upah

e.   Masa kerja 25 tahun atau lebih 5 bulan upah

BAB X

KERJASAMA ANTARA PEKERJA DAN PENGUSAHA

  1. A. Umum
    1. Konflik antara pekerja dan pengusaha makin bertambah keras dengan munculnya ajaran antagonistik. Waktu yang dihabiskan karena konflik tersebut dengan terjadinya pemogokan dan lock out.
    2. Dengan adanya pemogokan para pekerja dan lock-out oleh pengusaha, tidak sedikit jam kerja dan produksi yang hilang.
  1. Latar Belakang
  1. Terbentuknya Kerjasama antara Pekerja dan Pengusaha Serta Perkembangannya

Pembentukan wadah kerjasama antara pekerja dan pengusaha ini berjalan cukup meyakinkan karena banyak faktor-faktor yang mendorongnya antara lain :

  1. Berkembangnya pemahaman orag tentang demokrasi
  2. Persaingan yang demikian ketat dan perlunya kerjasama baik dalam perang maupun setelah perang duna kedua diperlukan peningkatan kerjasama antara pekerja dan pengusaha dalam menghadapi tantangan tersebut.
  1. B. Wadah Kerjasama Antara Pekerja dan Pengusaha Di Indonesia
    1. Sejarah Perkembangannya
      1. Sejalan dengan perkembangan wadah kerjasama di negara lain maka sejak tahun 50-an di Indonesia telah berkembang pembentukan wadah kerjasama seperti P4D dan P4P.
      2. Bentuk-bentuk lembaga yang ada
        1. Sejak itu di Indonesia berkembang badan-badan baik yang bersifat Bipartit maupun yang bersifat Tripartit seperti :
          1. Lembaga Kerjasama Bipartit
          2. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
          3. Badan Kerjasama Tripartit
          4. Dewan pengupahan Daerah dan Nasional
          5. Dewan Latihan Kerja Daerah dan Nasional
  1. C. Lembaga Kerjasama Bipartit
    1. Arti dan Tujuan

Lembaga kerjasama Bipartit tekah lembaga yang dibentuk di dalam perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja. Lembaga kerjasama Bipartit bertujuan untuk :

  1. Mewujudkan ketenangan kerja, disiplin kerja dan ketenangan usaha
  2. Mengembangkan motivasi dan partisipasi pekerja sebagai partner di dalam perusahaan.
  1. Kepengurusan Lembaga
    1. Kepengurusan lembaga kerjasa sama Bipartit bersifat kolektif dan kekeluargaan
    2. Komposisi pengurus terdiri dari ketua, merangkap anggota dan seorang wakil ketua merangkap anggota serta seorang sekretaris dan tiga anggota.
  1. Ruang Lingkup dan Mekanisme Kerja

Penentuan waktu acara dan materi sidang lembaga kerja sama Bipartit dapat diusulkan oleh pengusaha, serikat pekerja atau lembaga kerjasama Bipartit.

  1. Kewenangan Lembaga Kerjasama Bipartit
    1. Saran yang merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak, pelaksanaannya tidak mengikat.
    2. Rekomendasi merupakan kesepakatan yang mempunyai bobot yang urgent untuk diperhatikan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan.
  1. D. Lembaga Kerjasama Tripatit
    1. Pengertian

Lembaga kerjasama Tripartit adalah lembaga konsultasi dan komunikasi antara wakil pekerja, pengusaha dan pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah bersama dalam bidang ketenagakerjaan.

  1. Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit
    1. Lembaga kerjasama Tripartit keanggotannya terdiri dari unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha
    2. Lembaga kerjasama Tripartit adalah lembaga yang mandiri dan mempunyai otonomi sendiri
  1. Tujuan
    1. Menjadi wadah pengembangan gagasan kerjasama yang serasi
    2. Meningkatkan produksi dan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja
    3. Pemerataan pendapatan dan hasil-hasil dalam pembangunan
  1. Tugas
    1. Menggalang komunikasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya antara pemerintah, pekerja dan pengusaha.
    2. Menampung, merumuskan dan memecahkan maslah-maslaah yang menyangkut kepentingan bersama.



HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA

April 7, 2010

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Pengertian

Hubungan Industrial adalah suatu subjek yang membahas sikap dan perilaku orang-orang di dalam organisasi kerja (perusahaan) dan mencari sebab-sebab yang menentukan jadinya perilaku tersebut serta mencairkan jawaban terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

  1. Sejarah Perkembangan Hubungan Industrial
  1. Perkembangan semasa revolusi industri

Hubungan industri dibahas orang baru sejak revolusi industri pada pertengahan abad ke 18. Setelah revolusi industri terjadi perubahan besar dalam berproduksi.

  1. Perkembangan sesudah revolusi industri sampai akhir abad ke 19

Setelah terjadi revolusi industri dan proses industrialisasi berkembang pesat di inggris dan eropa barat maka masalah hubungan industri mulai menonjol.

  1. Antara pekerja dan pengusaha mempunyai hubungan yang bersifat konflik terus menerus
  2. Konflik yang terjadi antara pekerjadan pengusaha akan berusaha mencapai titik temu.
  1. Perkembangan pada permulaan abad ke 20

Perkembangan hubungan industrial pada akhir abad ke 19 dan permulaan abad ke 20 tidak terlepas dari perkembangan pandangan dalam bidang manajemen. Perkembangan selanjutnya adalah pengakuan terhadap perbedaan diantara pekerja yang dating dari pendapat ahli ilmu jiwa industri.

  1. Perkembangan Hubungan Industri di Indonesia
  1. Periade sebelum kemerdekaan

Sistem hubungan industrial masuk Indonesia dibawah oelh belanda sebagai penjajahan pada akhir abad ke 20 dengan pertama-tama memperkenalkannya di perusahaan-perusahaan asing khususnya belanda yang pekerja-pekerjanya juga belanda

  1. Periode setelah kemerdekaan

Hubungan industrial masih tetap diwarnai oleh orientasi politik setelah penyerahan kedaulatan dengan system serikat pekerja yang pluralistis maka sistem hubungan industrial baik yang berdasarkan liberalisme maupun marxisme berkembang pesat di pelopori oleh serikat pekerjanya masing-masing

  1. Periode demokrasi terpimpin

Setelah pemberontakan G3OS dapat ditumpas dan lahirlah pemerintah orde baru yang bertekad ingin melaksanakan pancasila dan undang-undang dasar1945secara murni dan konsekwen. Maka sejak itu lahirlah “Hubungan Indusrial Pancasila”

BAB II

HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA

  1. Umum
    1. Pengertian

Hubungan industrial pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa ( pekerja, pengusaha dan pemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang tumbyh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

  1. Tujuan

Mengembangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara republik Indonesia 17 agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pancasila

Dengan demikian jelaslah tujuan hubungan industrial pancasila adalah:

  1. Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengembangkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur
  2. Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan social
  3. Menciptakan ketenangan,ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha
  4. Meningkatkan produksi dan produktifitas kerja
  5. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabatnya manusia

3              Landasan

  1. Hubungan industrial pancasila mempunyai landasan idiil yaitu pancasila dan landasan konstitusional adalah undang-undang dasar 1945.
  2. Hubungan industrial pancasila juga berlandaskan kepada kebijaksanaan pemerintah untuk menciptakan keamanan

B       Pokok-pokok pikiran dan pandangan Hubungan Industrial Pancasila

  1. Pokok-pokok pikiran
    1. Hubungan industrial pancasila atas keseluruhan sila-sila dari pancasila secara utuh
    2. Hubungan industrial pancasila meyakini bahwa bukanlah hanya sekedar mencari nafkah
    3. Dalam hubungan industrial pancasila pekerja bukan hanya dianggap sebagai factor produksi
    4. Dalam hubungan industrial pancasila pengusaha dan pekerja tidak dibebankan
    5. Sesuai dengan prinsip musyawarah dan mufakat maka hubungan industrial pancasila berupaya menghilangkan perbedaan
    6. Dalam hubungan industrial pancasila didorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
    7. Asas-asas mencapai tujuan
      1. Hubungan industrial pancasila dalam mencapai tujuan mendasarkan diri kepada azas-azas pembangunan nasional
      2. Hubungan industrial pancasila dalam mencapai tujuan mendasarkandiri kepada azas pekerja dan pengusaha
      3. Sikap mental dan sikap sosial
        1. Untuk mewujudkan pokok pikiran dan tujuan dari hubungan industrial pancasila maka diperlukan pengembangan dari suatu sikap social
        2. Pihak pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pengasuh,pembimbing,pelindung dan pendamaiyang secara singkat berperan sebagai pengayom
        3. Serikat pekerja bukan hanya penyalur aspirasi kaum pekerja dengan hak-haknya
        4. Pihak pengusaha disamping diakui hak-haknya seperti hak milik, walaupun memp[unyai fungsi sosial dalam penggunannya
  1. Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila

Untuk mewujudkan falsafah hubungan industrial pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari antara pelaku proses produksi maka perlu diciptakan suatu kondisi

  1. Lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit
  2. Lembaga kerjasama Bipartit

Lembaga kerjasama bipartitpenting dikembangkan diperusahaan agar komunikasi antara pihak pekerja dan pengusaha berjalan lancer

  1. Lembaga kerjasama Tripartit

Di dalam perusahaan pemerintah juga merupakan pihak yang penting karena mewakili kepentingan masyarakat umum.

  1. Kesepakatan Kerjasama Bersama (KKB)
    1. Kesepakatan kerjasama berupa sarana yang sangat penting dalam mewujudakan hubungan industrial pancasila dalm sehari-hari
    2. Dalam kesepakatan kerjasama bersama semangat hubungan industrial pancasila perlu mendapat perhatian
    3. Untuk mendorong dicerminkannya falsafah hubungan industrial pancasila kedalam kesepakatan kerjasama
    4. Kelembagaaan penyelesaian perselisihan industrial
      1. Perlu disadari bahwa sekalipun kerjasama bipartite dan tripartite telah terbina dengan baik dan kesepakatan kerja sama bersama terbuka
      2. Kelembagaan penyelesaian perselisihan baik pegawai perantara, arbitrase P4D/P4P berfungsi dengan baik akan dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat.
      3. Peraturan perundangan ketenagakerjaan
        1. Peraturan perundangan berfungsi melindungi pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat
        2. Setiap peraturan perundangan ketenagakerjaan harus dijiwai oleh falsafah hubunganindustrial pancasila
        3. Pendidikan hubunagn industrial
          1. Agar falsafah hubungan industrial pancasila difahami dan dihayati oleh masyarakat maka perlu falsafah
          2. Penyuluhan dan pendidikan mengenai hubungan industrial pancasila ini perlu dilakukan baik kepada pekerja
  1. Beberapa Masalah Khusus yang harus dipecahkan dalam pelaksanaan Hubungan Indutrial Pancasila
    1. Masalah Pengupahan
      1. Upah merupakan masalah sentral dalam hubungan industrial karena sebagian besar perselisihan terjadi bersumber dari masalah
      2. Penawaran tenaga kerja lebih besar dari permintan tenaga kerja maka posis tenaga kerja sangat lemah berhadapan dengan pengusaha
      3. Pemogokan
        1. Diatur dalam peraturan akan tetapi pemogokan akan dapat merusak hubungan antara pekerja dan pengusaha
        2. Musyawarah mufakat mogok bukanlah merupakan upaya yang baik dalm menyelesaikan masalah

BAB III

HUKUM KETENAGAKERJAAN

A. Umum

  1. 1. Pengertian dan Fungsi

Hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuan adalah keluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak yang mengatur kerja yang mengakibatkan seseoran secara pribadi kerja pada dan dibawah pemerintah orang lain dengan menerima upah dan keadaan penghidupan yang langsung berhubungan dengan hubungan kerja tersebut.

Fungsi hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan yaitu:

  1. a. Adalah mengatur hubngan yang serasi antara semua pihak yang ada sangkut-pautnya dengan proses produksi barang maupun jasa
  2. b. Adalah mengatur perlindungan tenaga kerja yang bersifat memaksa

Jika dikemukakan rumusan para sarjana atau ahli hukum kenamaan tentang hukum perburuan sekedar sebagai perbandingan antarany:

  • Prof. MR.A.N.Molenaar

Hukum perburuhan itu merupakan bagian dari pada hukum umum (hukum positif).

  • Prof.Mr. M.G. Levenbach

Hukum perburuhan adalah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan hukum yang berkenaan denagn hukum kerja

  • Mr. V.E.H. Van Esfeld

Van esfeld tidak membatasi hukum perburuhan pada norma-norma yang terdapat pada hubungan kerja saja

  • Mr. S. Mok

Hukum perburuhan adalah bagian dari hukum umum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang

  • I.L.O

Dalam suatu buku yang berjudul ‘Labour Law Course 1964” dikemukakan hal-hal sebagai berikut: “Labour Law inclides all the controls that regulate, direct and protect management labour”

  • Prof. Imam Soepomo, SH

Tentang hukum perburuhan sebagai berikut: hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan suatu kerjadian

  • Hukum Positif Indonesia

Ruang lingkup hukum perburuhan produk kolonial di indonesia adalah lebih sempit dari pada rumusan levenbach karena hanya meliputi peraturan tentang hubungan kerja

  1. Sumber Hukum Perburuhan/Hukum Ketenagakerjaan

Yang lazim disebut sebagai sumber hukum perburuhan/hukum ketenagakerjaan adalah

  1. Peraturan Perundangan (Undangan-undangan dalam arti material) adalah tiap peraturan yang memikat dengan sah yang datang dari penguasa (pemerintah)yang mencakup umum atau setiap warga negara.
  2. Adat dan kebiasaan

Suatu ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat bukan diatur dalam undang-undang

  1. Keputusan-keputusan pejabat-pejabat dan badan-badan pemerintah

Peraturan yang dikeluarkan oleh instansi administratif yang didasarkan pada undang-undang

  1. Traktat

Suatu perjanjian kenegaraan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih

  1. Peraturan Kerja

Suatu peraturan yang mengatur tentang syarat kerja yang ditetapkan oleh pengusaha dan berlaku untuk semua karyawan

  1. Perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan (kesepakatan kerja bersama)

Pada umumnya suatu perjanjian dianggap satu tindakan hukum antara dua orang atau lebih oleh karena saling sepakat (berjanji) untuk menimulkan hak-hak dan kewajiban

B.  Perkembangan hukm ketenagakerjaan

  1. Abad pertengahan

Sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan dimulai setelah abad pertengahan dimana pada waktu itu hubungan kerja dengan upah dilakukan secara besar-besaran.

Sumber-sumber hukum pengadilan adalah sebagai berikut:

a      Kontrak kerja perorangan yang memuat syarat kerja termasuk perundingan

b      Peraturan perusahaan yang memuat aturan kerja yang ditentukan sendiri oleh perusahaan

c      Peraturan perusahaan yang memuat aturan kerja yang ditentukan oleh organisasi perusahaan

d     Ketentuan dlam peraturan perundangan yangmemuat sanksi baik perdata maupun publik

  1. Abad Sembilsn Belas

Dalam fase ini timbullah berbagaimacam peraturan perundangan yang memuat sanksi perdata maupun publik. Menurut smith, negara tidak perlu campur tangan dalam soal ekonomi, akan tetapi harus diingat. Pada umumnya hukum ketenagakerjaan harus bersifat mamekasa dan merupakan perintah atau larangan

C.  Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Untuk mengetahui perkembangan hukum khususnya perkembangan hukum ketenagakerjaan di indoneia, mau tidak mau kita harus atau perlu mengetahui perkembangan hubungan kerja sejak awal mulanya.

  1. Zaman Perbudakan

Budak seperti milik orang lain, tidak hanya perekonomian melainkan juga hidup matinya terletak ditangan orang yang memiliki mereka

  1. Kerja Ulur atau Peruluran

Hubungan kerja dalam bentuk kerja ulur ini adalah dimana ketidakbebasan seseorang terletak pada terikatnya suatu kebun tertentu.

  1. Kerja Hamba

Kerja hamba ini terjadi bila seseorang menyerahkan dirinya sendiri atau orang lain yang ia kuasai, atas pemberian pinjaman sejumlah uang

  1. Pekerjaan Rodi

Pekerjaa itu pada mulanya mrupakan pembagian kerja antara sesama anggota untuk kepentingan bersama (gotong-royong)

  1. Poenale Sanksi

Dengan diadakannya undang-undang agraria tahun 1870, yaitu mendorong timbulnya perusahaan perkebunan swasta besar

D.  Beberapa Aspek Yang Diatur Dalam Hukum Ketenagakerjaan

  1. Penempatan

Mengenai permintaan tenaga kerja dari pengusaha untuk suatu daerah harus diajukan kepasa kepala kantor penempatan tenaga kerja setempat dengan disertai keterangan yang diperlukan tentang lowongan yang akan diisi oelh tenaga kerja, syarat kerja, keadaan perburuhan dan sebagainya menurut pedoman.

  1. Hubungan Industrial

Hubunagn kerja yaitu hubungan antara pekerja atau karyawan dan pengusaha, terjadi setelah diadakan perjanjian yang menyatakan kesanggupan pekerjaan untuk bekerja pada pengusaha dengan manerima upah.

  1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perlindungan pekerja yang berbentuk perlindungan tehnis adalah yang merupakan perlindungan keselamatan kerja.Sesuai denagn tujuan mengadakan perlindungan, maka sifat aturan-aturan dalm undang-undang tersebut adalah memaksa dengan ancaman pidana. Ancaman ini berlaku pada orang yang bekerja pada orang lain atau suatu badan dengan menerima upah.

  1. Kesejahteraan dan Jaminan Sosial

Tujuan pekerja melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan penghasilan yang cukup layak untuk membiayai kehidupannya bersama dengan keluargnya yaitu suatu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jaminan sosial adlah pembayaran yang diterima pihak pekerja dalm hal pekerja diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

A.  Umum

  1. Pengertian

Hubungan kerja adalah merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan

Didalam hubungan kerja akan terdapat tiga unsur yaitu:

a         Kerja

Didalam hubungan kerja harus ada pekerjaan tertentu sesuai perjanjian

  1. Upah

Upah adalah merupakan salah satu undur pokok yang menandai adanya hubungan kerja

c         Perintah

Perintah adalah yang satu pihak berhak memberikan perintah dan pihak yang lain berkewajiban melaksanakan perintah

  1. Pengaturan Hubungan Kerja

Perjanjian kerja juga dapat dibuat secara lisan. Namun demikian untuk perjanjian kerja tertentu diharuskan membuat secara tertulis:

a         Perjanjian Kerja Laut (PKL)

Perjanjian kerja ini harus dibuat secara tertulis dan tidak sah apabila hanya tulisan lisan

  1. Perjanjian kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

Perjanjiankerja ini dibuat secara tertulis dan tidak boleh lisan, hal ini dimaksudkan agar prsyaratan yang rumit dapat dituangkan secara tertulis

  1. Perjanjian kerja Antar Kerja Antar Daerah

Perjanjian ini dibuat antara tenaga kerja drnagn perusahaan pemakai yang memuat persyaratan baik dalam pengerahan maupun yang berlaku sewaktu pekerja sudah bekerja.

d        Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (kontrak)

Perjanjian kerja ini harus dibuat secara tertulis agar tidak rancu dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu

  1. Jenis Perjanjian Kerja

Berdasarkan penetapan jangka waktu, perjanjian kerja terdiri dari dua jenis:

a       Perjanjian kerja waktu tidah tertentu

Perjanjian ini tidak membatasi jangka waktu berlakunya perjanjian, sehingga dapat disepakati oleh kedua belah pihak

  1. Perjanjian kerja waktu tertentu

Perjanjian kerja inimencantumkan jangka waktu berlakunya perjanjian atau berakhirnya perjanjian apabila pekerjaan tertentu sudah selesai

B.  Perjanjian Kerja

  1. Pengertian

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana seseorang mengikatkan diri untuk bekerja dengan pihak lain dengan menerima imbalan berupa upah.

Pengaturan tentang pembuatan perjanjian kerja berpedoman kepada:

  1. Kitab undang-undang hukum perdata (KUHP) khususnya buku III titel 7 A
  2. Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) buku II
  3. Peraturan menteri tenaga kerja no. 2 tahun 1993
  1. Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Dalam Perjanjian Kerja
    1. Hak pekerja
  • Pekerja berhak atas upah setelah melaksanakan kewajibannya
  • Hak atas fasilitas lain berupa tunjangan, dana bantuan
  • Hak perlakuan yang baik dari perusahaan atas dirinya seperti perlindungan
  • Jaminan kehidupan yang wajar dan layak dari perusahaan serta kejelasan status waktu
  1. Hak pengusaha
  • Pengusaha berhak atas sepenuhnya atas hasil pekerja, artinya seluruh hasil pengerja menjadi milik pengusaha
  • Pengusaha berhak atas ditaatinya aturan kerja
  • Pengusaha berhak atas perlakuan yang hormat, sopan dan wajar
  • Pengusaha berhak untuk melaksanakan tata tertib yang telah dibuat
  1. Kewajiban pekerja
  • Melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan perjanjian dan kemampuan
  • Melakukan tugas tanpa bantuan orang lain
  • Mentaati segala peraturan kerja dan peraturan tata tertib yang berlaku
  • Patuh dan taat atas segala perintah pengusaha dalam melaksanakan pekerjaan sasuai perjanjian
  1. Kewajiban pengusaha
  • Pengusaha berkewajiban membayar imbalan kepada pekerja berupa upah
  • Pengusaha berkewajiban menyediakan dan mangatur fasilitas kerja
  • Pengusaha berkewajiban mengatur segala sesuatu hal yang berada di bawah tanggung jawab
  • Pengusaha berkewajiban memberikan jaminan sosial kepada pekerja
  • Pegusaha berkewajiban memberikan surat keterangan yang menerangkan bahwa pekerja benar bekerja
  1. Hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja akan memuat hal-hal sebagai berikut:

  1. Macam pekerjaan, cara pelaksanannya, jam kerja dan tempat kerja
  2. Besarnya upah, tempat dan waktupembayaran dan fasilitas yang disediakan perusahaan bagi pekerja seperti perumahan, dll
  3. Juga memuat pengobatan berupa biaya dokter, poliklinik, penggantian kaca mata
  4. Perjanjian karja biasanya juga memuat jaminan sosial seperti kecelakaan, sakit, pensiun
  5. Dalam perjanjian kerja biasanya juga dimuat cuti, izin, meningalkan pekerjaan, hari libur

C.  Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu

  1. Perjanjian

Perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau pekerjaan tertentu

  1. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian kerja waktu
    1. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa indonesia dan tulisan latin
    2. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh dipersyaratkan adanya masa percobaan
    3. Setiap perjanjiankerja waktu tertentu harus memnuhi persyaratan
    4. Perjanjian kerja waktu tertentu hanya diadakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat, jenis atau kegiatannya
    5. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu harus memuat
    6. Syarat kerja yang dimuat dalam perjanjian kwerja waktu tertentu isinya tidak boleh lebih rendah dari syarat kerja yang termuat dalm peraturan perusahaan
    7. Kesepakatan kerja waktu tertentu harus dibuat dalam rangkap tiga yang masing-masing untk pekerja, pengusah dan kantor departemen untuk dodaftarkan
    8. Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat ditarik kembali atau dirubah kecuali atas perstujuan kedua belah pihak
  1. Jangka waktu perpanjangan dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu
    1. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waku tertentu dapat diadakan paling lama dua tahun
    2. Apabila perjanjian kerja waktu tertentu akan di perpanjang selambat-lambatnya tujuh hari sebelim berakhir
    3. Perjanjian kerja waktu tertenru yang didasarkan atas pekerjaan tertentu tidak boleh langsung lebih dari tiga tahun
    4. Pembaharuan perjanjian kerja wajtu tertentu hanya dapat diadakan tiga puluh hari setelah perjanjian yang lama berakhir
    5. Perjanjian kerja waktu tertentu yang ternyata bertentangan dengan ketentuan
    6. Berakhirnya perjanjian kerja eaktu tertentu
  1. Pemutusan hubungan kerja bagi pekerja dan pengusaha dalam perjanjian kerja waktu tertentu
    1. Berlangsung terus sampai berakhirnya waktu yang telah di tentukan dalam perjanjian
    2. Dapat berakhir sebelum waktunya habis apabila pengusaha mengadakan pemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan kesalahan
    3. Pekerja dapat mengakhiri perjanjian kerja waktu tertentu karena kesalahan berat yang dilakukan oleh pengusaha

D.  Peraturan Perusahaan

  1. Pengertian

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuatketentuan tentang syarat kerja serta tata tertib perusahaan

  1. Tujuan dan manfaat pembuatan peraturan perusahaan
    1. Dengan peraturan perusahaan yang masa berlakunya dua tahun dan setiap dua tahun harus diajukan perstujuannya kepada departemen tenaga kerja
    2. Dengan adanya peraturan perusahaan minimal akan diperoleh kepastian adanya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha
    3. Peraturan perusahaan akan mendorong terbentuknya kesepakatan kerja bersama sesuai dengan maksud permen no. 2 tahun 1978 diatas
    4. Setelah peraturan disyahkan oleh departemen tenaga kerja maka perusahaan wajib memberitahukan isi peraturan perusahaan
    5. Pada perusahaan yang telah mempunyai kesepakatan kerja bersama tidak dapat menggantinya dengan peratuean perusahaan

npm: 31207210/3 dd 04

November 21, 2009

SUBYEK HUKUM

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu bertitik tolak dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi).

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kendungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang –orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah ; orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata)

TUGAS HUKUM DAGANG DAN PERDATA

November 21, 2009

HAK MERK

pengertian berdasarkan pasal 1 UU No. 15 tahun 2001. Merk adalah berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Hak atas merk adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk yabg terdaftar dalam daftar umum merk untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merk atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

  • Merk yang tidak dapat didaftarkan.

Apabila merk tersebut mengndung salah satu unsur :

  1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
  2. Tidak memiliki daya pembeda;
  3. Telah menjadi milik umum, atau;
  4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohon pendaftarannya.
  • Pendaftaran Merk.

Kepada Direktorat Jendral Merk Departemen Kehakiman & HAM dan setiap permohonannya yang telah disetujui akan memperoleh sertifikat merk.

Penggunaaan judul film sebagai sebuah merek minuman yang didaftarkan Agus Sudjojo, pengusaha asal Purwokerto, digugat perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki Tom Cruise, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusaBerdasarkan berkas gugatan yang diperoleh Primair Online, Rabu (28/10), perkara ini bermula, saat distributor film karya Ian Flemming berjudul Chitty Chitty Bang Bang, United Artist Corporation (Delaware Corporation) serta Danjaq LLC (Delaware Ltd Liab Co) keberatan atas penggunan judul filmnya yang telah digunakan untuk merek minuman oleh pengusaha lokal asal Purwokerto Jawa Tengah bernama Agus Sudjojo.

Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dikuasasi oleh aktor Tom Cruise dan rekan-rekannya itu, pun mengirimkan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 5 Agustus 2009.

Mereka menuntut Agus Sudjojo yang membuat produk tersebut sebagai Tergugat I dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) selaku Tergugat II.

Tergugat Agus telah mendaftarkan merek dagang Chitty Chitty Bang Bang kepada Direktorat HAKI dengan Nomor registrasi IDM000121389 pada 7 September 2005 silam.

United Artists menjadi gerah, saat mereka ingin mendaftarkan Chitty Chitty Bang Bang di Indonesia pada 4 Mei 2009 silam dengan Nomor Agenda D00.2009.014542. Ternyata, merek dagang itu sudah terlebih dulu didaftarkan Agus.

United Artist yang diwakili oleh Ali Imron mengatakan merek itu telah diakui di berbagai dunia sebagai international brand, seperti, di Amerika Serikat, Kanada, serta Uni Eropa.

Oleh karena itu, ia meminta Pengadilan Niaga menyatakan pihaknya sebagai pemilik dan pendaftar pertama merek dagang Chitty Chitty Bang Bang, serta pembatalan kepemilikan hak merek yang dimiliki oleh Agus tersebut.

Sayangnya, Primair Online, belum berhasil menginfirmasi pihak tergugat. Pastinya, kata kuasa hukum
United Artist, majelis hakim pengadilan niaga direncanakan.

kutipan berita dari: kaskus the largest indonesia community

Oktober 7, 2009

NAMA   : YULANDINI INDAH SAPUTRI

NPM       : 31207210/ 3 dd 04

TUGAS  : HUKUM DAGANG DAN PERDATA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PELABUHAN BEBAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

  1. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri perlu menjawab tantangan persaingan global, dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional;
  2. bahwa otonomi daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. bahwa suatu daerah perdagangan dan pelabuhan bebas dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi Negara serta dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia, untuk dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan dan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.
  4. bahwa dalam rangka upaya mempercepat pengembangan daerah seiring dengan perwujudan otonomi daerah, beberapa wilayah perlu ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
  5. bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan
  6. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

2. Apa manfaat mempelajari ilmu hukum?

Bagi saya mepelajari ilmu hukum di fakultas ekonomi sangatlah penting karena ilmu hukum dapat memberika wawasan yang luas dan terbuka.

Dalam hidup kita dituntut untuk mematuhi norma-norma dalam hidup, tanpa kita mempelajari ilmu hukum kita tidak akan mengerti kenapa kita harus mematuhi hukum yang berlaku dan hidup dalam kasewenangan.

Dan kita juga dapat menghargai orang lain, membantu kita untuk berpikir kritis. Tanpa mempelajari ilu hukum mungkin kita tidak akan memahami akan norma yang berlaku, yang mana yang benar atau salah.

dalam ekonomi pun diatur bebagai hal aturan-aturan hukum, maka dari itu dalam mempelajari ekonomi dan menerapkannya dalam dunia kerja, maka ilmu hukum ikut serta dalam tiap aturan perekonomian.

npm : 31207210 peraturan perundang-undangan perkonomian

Oktober 1, 2009

Pasal 1

Pasal 33 UUD 1945 itu, dapat diketahui secara substansial ekonomi kerakyatan sesungguhnya mencakup tiga hal berikut:

    1. Adanya partisipasi penuh seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Partisipasi penuh seluruh masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional ini sangat penting artinya bagi ekonomi kerakyatan. Dengan cara demikian seluruh masyarakat mendapat bagian dari hasil produksi nasional itu. Sebab itu, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 UUD 1945, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
    2. Adanya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, tidak boleh ada satu orang pun yang tidak ikut menikmati hasil produksi nasional, termasuk fakir miskin dan anak telantar. Hal itu dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang mengatakan, “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.”
    3. Pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus berada di bawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek perekonomian.

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAl

Dalam upaya mendorong Kerjasama Ekonomi Sub Regional antar daerah daerah dari negara negara tetangga baik yang akan dikembangkan maupun yang selama ini telah dikembangkan melalui Kerjasama Pariwisata Indonesia Singapore, Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia Thailand, Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philipina, Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia Singapore, dan Wilayah Pengembangan Indonesia Australia, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama Sub Regional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.


pengertian hukum pidana dan perdata

Oktober 1, 2009

Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan sebagainya Dalam hukum pidana dikenal, 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak pakai helem, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.

Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan publik (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Hello world!

September 30, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.